Dugaan Rangkap Jabatan Kepala Sekolah di Natal, Pengelolaan Bantuan Revitalisasi Sekolah PAUD Jadi Sorotan

Daerah600 Dilihat

MANDAILING NATAL – Dugaan rangkap jabatan di dunia pendidikan mencuat di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Kepala SD Negeri 358 Natal, NA diduga merangkap jabatan sebagai Ketua Yayasan yang mengelola PAUD RAISA, salah satu penerima Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan APBN TA 2026 senilai Rp 419.853.000.

Dugaan tersebut menguat berdasarkan penelusuran data pokok pendidikan dan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi. Dalam data Dapodik, NA tercatat sebagai Kepala Sekolah di SDN 358 Natal (NPSN 10208365). Sementara di Desa Kampung Sawah, berdiri papan informasi revitalisasi PAUD RAISA (NPSN 69942074) dengan pelaksana P2SP, yang sumber pendanaannya dari APBN 2026.

Jika dugaan rangkap jabatan ini benar, maka berpotensi melanggar sejumlah regulasi.

Pertama, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 huruf f dan Pasal 4 mengatur asas dan nilai dasar ASN yang harus bebas dari konflik kepentingan. Seorang Kepala Sekolah Negeri berstatus PNS dituntut fokus pada pelayanan publik di sekolah negeri.

Kedua, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Pasal 5 huruf d secara tegas melarang PNS menjadi pengurus yayasan. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai hukuman disiplin sedang hingga berat.

Ketiga, UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Pasal 5 mengatur bahwa pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan yayasan, apalagi jika yayasan tersebut mengelola dana negara.

Keempat, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penggunaan dana APBN senilai Rp 419 juta merupakan informasi publik. Pasal 11 mewajibkan badan publik membuka RAB, volume pekerjaan, dan pelaksana kegiatan secara transparan.

Sayangnya, prinsip transparansi itu tidak ditemukan di lapangan. Pada papan informasi PAUD RAISA, tidak tercantum volume atau ukuran bangunan yang direvitalisasi. Hanya tertulis jumlah dana Rp 419.853.000, waktu pelaksanaan 90 hari, dan pelaksana P2SP. Tanpa rincian volume, publik tidak dapat mengukur kesesuaian antara anggaran dengan fisik bangunan.

Suasana pembangunan gedung PAUD RAISA di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Ketika dikonfirmasi Zona Intelektual, NA membenarkan bahwa pembangunan tersebut berstatus swakelola tanpa kontraktor.

“Assalamualaikum… maaf pak bangunan paud Raisa adalah swakelola pak. Nggak ada kontraktor nya pak,” tulisnya via WhatsApp, Kamis (15/5).

Saat ditanya mengenai pengawas dan kesamaan papan informasi dengan PAUD lain penerima dana revitalisasi, ia menyebut pengawasnya bernama Rahul, S.T dari Panyabungan. Namun ia belum menjelaskan secara rinci instansi pengawas tersebut serta statusnya sebagai ketua yayasan.

“Rahul, S.T nama pengawas nya pak,” tulisnya.

Hingga berita ini diturunkan, pertanyaan mengenai statusnya sebagai Ketua Yayasan PAUD RAISA belum dijawab secara terbuka. Zona Intelektual masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan Direktorat PAUD, Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen untuk menjaga keseimbangan dan keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan 3.

Jika terbukti, praktik rangkap jabatan Kepala Sekolah Negeri menjadi Ketua Yayasan penerima dana APBN tidak hanya melanggar disiplin ASN, tetapi juga mencederai prinsip tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan bebas konflik kepentingan sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Zulfahmi Pulungan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *