MANDAILING NATAL – Upaya konfirmasi jurnalistik terkait transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 419.853.000 untuk proyek revitalisasi PAUD RAISA di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, diduga berujung pada tawaran yang berpotensi menghalangi kerja pers.
Tawaran itu muncul dalam tangkapan layar percakapan WhatsApp antara wartawan dengan NA, yang diduga merupakan oknum Ketua Yayasan Paud Raisa dan Kepala SDN 358 Natal, pada Kamis (19/11/2026) hingga Jumat (20/11/2026).
Dalam percakapan tersebut, wartawan mengajukan pertanyaan mendasar sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Juknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Kemendikdasmen 2026, yakni: peruntukan dana Rp 419.853.000, keberadaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume/ukuran bangunan (misal: 1 ruang kelas baru Uk. 7×8 m), rincian pekerjaan rehab/bangun baru, dan Nomor SK penetapan penerima bantuan.
Pertanyaan itu juga didasari fakta bahwa papan informasi proyek di lapangan tidak mencantumkan volume bangunan sebagai bentuk transparansi sebagaimana diwajibkan.

Jawaban yang diterima pada pukul 16.35 WIB, Kamis (19/11) berbunyi: “Maaf pak dari awal sudah saya jelaskan sama bapak, bangunan paud Raisa swakelola dan bangunan nya udah selesai silahkan bapak lihat ke paud Raisa”.
Dua menit kemudian, pukul 16.37 WIB, muncul pesan lanjutan: “Kalau bapak mau uang rokok oke pak”.
Dugaan Menghalangi Tugas Jurnalistik – UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (3) UU Pers menjamin wartawan bebas dari penyensoran dan pelarangan.
Pasal 18 ayat (1) UU Pers menegaskan dengan jelas: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Jika dikaitkan dengan pengelolaan dana APBN, tawaran “uang rokok” kepada wartawan yang sedang mengawasi penggunaan uang negara patut diduga sebagai upaya membungkam agar tidak memberitakan. Hal ini bersinggungan dengan:
– UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1) huruf b tentang memberi sesuatu kepada penyelenggara negara atau pihak yang dianggap memengaruhi kebijakan, serta Pasal 13 tentang memberi hadiah.
– Meskipun wartawan bukan penyelenggara negara, dalam yurisprudensi, upaya memberi uang untuk menghentikan pemberitaan dana APBN dapat dimaknai sebagai upaya menghalangi fungsi kontrol sosial yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang pengelolaan anggaran.
Redaksi menegaskan, hingga berita ini ditulis, tidak ada uang sepeser pun yang diterima. Tawaran tersebut ditolak tegas oleh wartawan dengan menjawab: “Maksudnya bagaimana bu?”
APH, Kejaksaan, Bupati dan Dinas Pendidikan Harus Turun. Publik kini menunggu ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Daerah.
1. Kepolisian (Polres Mandailing Natal- Unit Tipikor): Diharapkan melakukan penyelidikan awal atas transparansi proyek swakelola Rp 419 Juta ini. Papan proyek tanpa volume dan RAB yang tidak dibuka ke publik bertentangan dengan prinsip akuntabilitas APBN. Jika ada upaya menghalangi pers, itu delik tersendiri dalam UU Pers.
2. Kejaksaan Negeri Mandailing Natal: Sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan pengawal uang negara, Kejari Madina memiliki kewenangan melakukan penerangan hukum dan jika ditemukan indikasi penyimpangan APBN, dapat melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.
3. Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution: Diminta mengevaluasi jajaran Dinas Pendidikan. Bupati sebagai pembina kepegawaian daerah tertinggi berwenang menegakkan disiplin ASN. Dugaan rangkap jabatan Kepala Sekolah Negeri menjadi Ketua Yayasan PAUD penerima APBN diduga melanggar PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Pasal 5 huruf d dan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN tentang larangan konflik kepentingan.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal: Wajib membuka daftar PAUD penerima bantuan revitalisasi APBN 2026 di Madina, termasuk SK penetapan dan besaran RAB masing-masing lembaga kepada publik sesuai UU KIP Pasal 11. Kadisdik juga wajib melakukan pembinaan etik kepada oknum kepala sekolah yang diduga menawarkan sesuatu kepada wartawan.
Zulfahmi Pulungan






